Pertempuran Surabaya yang Tak Dikenang (1)

Pertempuran Surabaya yang Tak Dikenang (1)

Merdeka.com – Di Indonesia, sejarah kerap ditulis secara ujug-ujug. Tanpa awal tanpa pangkal. Seolah berdiri sendiri. Demikian juga yang terjadi dengan peristiwa 10 November 1945 yang jalan ceritanya dimulai dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir Oktober 1945.

Oleh: Hendi Jo*

Setiap tanggal 10 November, orang Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan. Tentunya itu suatu kelaziman yang harus terus dilakukan, mengingat Pertempuran Surabaya yang terjadi hampir tujuh puluh tujuh tahun lalu itu memang sebuah peristiwa yang luar biasa dan patut dikenang dalam sejarah lahirnya republik ini.

Namun mungkin tak banyak orang Indonesia yang tahu jika Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya sejatinya hanya rentetan dari peristiwa dua minggu sebelumnya. Saat itu, pasukan Inggris yang mewakili Sekutu di Indonesia nyaris saja hancur lebur, andaikan Presiden Sukarno tidak mau menyelamatkan mereka. Saya selalu menyebut peristiwa 28-29 Oktober 1945 itu sebagai “Pertempuran Surabaya yang tak dikenang” atau “Pertempuran Surabaya I”.

Jawa Timur Bersikap

Syahdan, memasuki bulan September 1945, situasi Surabaya sedang begitu panas-panasnya menyusul aksi perlucutan tentara Jepang yang kadang diikuti aksi kekerasan. Pun usai terjadi Insiden Bendera di Hotel Yamato pada 19 September 1945, suasana anti Belanda di Surabaya sangat terasa. Saat situasi demikian, tiba-tiba muncul berita bahwa sebentar lagi Surabaya akan didatangi oleh pasukan Inggris yang mewakili Sekutu.

Selaku salah satu pemenang Perang Dunia ke-2, mereka berangkat ke Surabaya selain untuk mengurusi tawanan perang dan kaum interniran (orang-orang Eropa eks tahanan Jepang), juga misinya adalah menjaga ketertiban dan keamanan sebelum mereka menyerahkan kekuasaannya kepada NICA (Pemerintah Sipil Hindia Belanda) yang dibentuk H.J. van Mook dan kawan-kawan di Australia.

Tidak aneh, jika kedatangan pasukan Inggris tersebut mengikutsertakan orang-orang Belanda yang akan bercokol lagi di Indonesia. Hal seperti itu tentu saja tidak tepat mengingat orang-orang Indonesia tidak sudi lagi berada di bawah kungkungan orang-orang Belanda dan yang utama, Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945. Insiden Bendera di Hotel Yamato adalah salah satu buktinya.

Berdasarkan kekhawatiran itu, Pemerintah Daerah Jawa Timur memperingatkan militer Inggris dan orang-orang Belanda (serta para simpatisannya) untuk tidak mencampuri urusan orang-orang Indonesia. Menurut Frank Palmos, Gubernur R.M.T.A. Soerjo malah mengusulkan kepada pihak Inggris di Jakarta untuk membatalkan maksud mereka datang ke Surabaya mengingat kehadiran mereka di kota tersebut tidak diperlukan.

“Pemerintah Jawa Timur akan menyelesaikan urusan mantan tahanan perang dan tentara Jepang (yang sudah dikumpulkan dalam asrama-asrama) dan memindahkan mereka ke pelabuhan untuk dinaikkan ke kapal laut secepatnya,” tulis sejarawan asal Australia itu dalam buku Surabaya 1945: Sakral Tanahku.

Alih-alih diindahkan, pernyataan dan uluran tangan Pemerintah Jawa Timur itu dianggap sepi oleh militer Inggris dan orang-orang Belanda. Sebagai pemenang Perang Dunia ke-2, mereka sangat memercayai diri mereka sendiri dan menyepelekan situasi yang sedang terjadi di Surabaya. Inilah yang menurut Palmos, menjadi sebab utama orang-orang Inggris terseret dalam suatu perang yang mereka sendiri sebut sebagai ‘neraka’ di timur Jawa.

Sebaliknya, Pemerintah Pusat RI yang sedang “bermain politik” di depan muka Inggris malah menyarankan Pemerintah Jawa Timur untuk menyambut baik kedatangan tentara Inggris. Bahkan Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin, atas nama Pemerintah RI, memberikan instruksi agar Pemerintah Jawa Timur sudi bekerjasama dengan tentara Inggris.

“Instruksi untuk ‘tidak menghalang-halangi pendaratan pasukan Inggris’ dapat dipahami oleh para pejuang setempat, khususnya dilihat dari sudut perjuangan diplomatik…” ujar Des Alwi dalam Pertempuran Surabaya November 1945.

Inggris Ingkar Janji

Kamis pagi, 25 Oktober 1945. Gubernur Soerjo baru saja menerima laporan dari para pembantu bidang ekonomi di Kegubernuran, ketika mendapat berita bahwa tentara Inggris sudah mulai mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak.

Dengan perlindungan dari beberapa kapal perang, mereka menurunkan sekitar 6.000 prajurit Brigade 49 Infanteri India (selanjutnya disebut sebagai Brigade 49) pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, dari tiga kapal angkut pasukan: HMS Waveney, HMS Malika, HMS Assidious. Demikian menurut Nugroho Notosusanto dalam bukunya, Pertempuran Surabaya.

Jam 9.00, Brigade 49 mengirimkan dua perwiranya yakni Kapten Mc.Donald dan Pembantu Letnan Gordon Smith ke Kegubernuran. Mereka bermaksud menyampaikan undangan lisan dari Mallaby kepada Gubernur Jawa Timur untuk bertemu di atas kapal Inggris. Karena pagi itu Soerjo sedang sibuk, undangan itu tidak dapat dipenuhi. Begitu mendapat jawaban demikian, kedua perwira Inggris itu lantas meninggalkan ruang kerja gubernur tanpa permisi dan mengucapkan sepatah kata pun.

Demi mendapat perlakuan tidak sopan seperti itu, Soerjo tetap bersikap tenang. Kepada pembantunya yang ikut menyaksikan kepongahan dua perwira Brigade 49 itu, Soerjo menyatakan bahwa Pemerintah Jawa Timur tidak harus selalu menuruti kemauan pihak Inggris.

“Jangan khawatir, kita sudah menang karena mereka sudah berprilaku buruk dan kasar…” kata Soerjo seperti dikutip dalam bukunya Palmos.

Sebenarnya Soerjo sudah menyerahkan soal perundingan kepada Jenderal Mayor drg.Moestofo (Ketua BKR Jawa Timur) yang memang sudah melakukan kontak dengan pihak Inggris. Namun karena tidak adanya kesepakatan di kedua pihak mengenai tempat untuk berunding maka Soerjo kembali mengutus delegasi kedua. Mereka terdiri dari Komisaris Polisi Mr.Masmuin, Inspektur Polisi Mohammad Jasin dan T.B.Kundan. Nama terakhir itu merupakan pimpinan komunitas etnis India di Surabaya.

Kali ini pihak Inggris menyetujui untuk datang ke Kegubernuran. Maka bertemulah Gubernur Soerjo bersama jajarannya (Kepala BKR Jatim sekaligus Menteri Pertahanan RI ad interm Moestopo, Doel Arnowo dan beberapa pejabat BKR) dengan Brigjen Mallaby beserta para stafnya yakni Kapten Pugh dan Kapten MacDonald. Pertemuan itu berlangsung sukses dengan melahirkan empat kesepakatan:

1. Pihak Inggris (baca:Sekutu) mengakui keberadaan Republik Indonesia sebatas distrik Surabaya.
2. Pihak Inggris tidak akan membawa masuk pasukan Belanda dan tidak ada pasukan Belanda yang disusupkan pada pasukan Inggris yang mendarat di Surabaya.
3. Pasukan Inggris hanya dibolehkan berada pada radius 800 meter dari pelabuhan.
4. Untuk memperlancar komunikasi antara pihak Inggris dengan Republik untuk keseharian, maka dibentuk Biro Kontak beranggotakan perwakilan dari kedua belah pihak.

Kesepakatan antara dua pihak itu lantas disiarkan secara luas oleh Radio Surabaya. Sementara semua puas. Untuk membuktikan adanya niat baik dari Pemerintah Jawa Timur, hari itu juga salah satu komandan kesatuan tentara Inggris yang mendarat di Tanjung Perak mendapat sambutan kalungan bunga.

Rakyat Surabaya sendiri pada dasarnya tidak yakin Inggris akan konsisten melaksanakan kesepakatan itu. Kecurigaan itu terbukti benar. Begitu mendarat, secara sepihak Brigadir Mallaby memerintahkan pasukannya untuk menduduki 20 titik strategis di dalam kota. Sesungguhnya, penempatan seperti itu otomatis sudah melanggar kesepakatan: “… tidak bergerak melebihi radius 800 meter.”

Menurut Palmos, pihak Inggris sendiri tidak pernah kompak dalam memperlakukan orang-orang Indonesia. Ketika Pemerintah Jawa Timur membangun kesepakatan dengan Mallaby, diam-diam pasukan Inggris di Surabaya menerima perintah baru dari Mayor Jenderal Douglas Hawthorn ( Komandan Tentara Inggris untuk Jawa, Madura, Bali dan Lombok) untuk secepatnya menduduki Surabaya secara militer.

Mallaby yang sudah terlanjur menempuh jalur diplomasi menjadi gamang dan kecewa. Di tengah kegamangan Mallaby dan kegeraman arek-arek Suroboyo terhadap Inggris, tiba-tiba pada 27 Oktober 1945, sebuah pesawat melayang-layang di atas Surabaya.

Pesawat milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) itu menyebarkan ribuan pamflet ancaman: “…seluruh rakyat Surabaya harus mengembalikan seluruh senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka yang menyimpan senjata akan langsung ditembak di tempat.”

Penyebaran pamflet itu sungguh mengejutkan kedua pihak. Satu jam setelah kejadian itu, Jenderal Mayor drg. Moestopo dan Residen Soedirman langsung menemui Mallaby. Dalam pertemuan itu, Mallaby menyatakan dirinya tidak tahu menahu mengenai pamflet yang ditandatangani oleh atasannya itu.

“Namun sebagai perwira British, meski saya sudah menandatangani persetujuan dengan para pemimpin Republik di Surabaya, saya harus mematuhi instruksi panglima saya.” demikian menurut Mallaby seperti dicatat oleh Des Alwi dalam Pertempuran Surabaya November 1945.

(Bersambung)

*) Jurnalis sejarah, tinggal di Depok

[noe]


Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.